50 Contoh Soal dan Pembahasan Tes CPNS/PPPK Wawasan Kebangsaan (TWK-TKD) Bidang Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM
Tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari tes Tes Kompetensi Dasar (TKD) Seleksi Calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.
Tes Wawasan kebangsaan mempunyai beberapa bidang, yaitu antara lain IDEOLOGI, POLITIK, HANKAM, HUKUM DAN HAM.
Tes Wawasan kebangsaan mempunyai beberapa bidang, yaitu antara lain IDEOLOGI, POLITIK, HANKAM, HUKUM DAN HAM.
Dalam menghadapi test cpns 2018 kita harus perbanyak latihan sehingga selain kemampuan lebih terasa, kita akan dapat menguasai variasi variasi soal yang akan di ujiankan.
Tes Kemampuan Dasar (TKD)
Wawasan Kebangsaan, Bidang Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM
1. Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen ……
a. Universal Declaration of Human Rights
b. Decralation of Independence
c. Freedom of Independence
d. The Forteen Points
e. The Four Freedom
a. Universal Declaration of Human Rights
b. Decralation of Independence
c. Freedom of Independence
d. The Forteen Points
e. The Four Freedom
2. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang, dan memberikan usulan rumusan Pancasila ……
a. Sultan Mahmud Syah
b. Moh. Yamin
c. Sutan Takdir Alisyahbana
d. Setiabudi Danudirjo
e. Ki Hadjar Dewantara
a. Sultan Mahmud Syah
b. Moh. Yamin
c. Sutan Takdir Alisyahbana
d. Setiabudi Danudirjo
e. Ki Hadjar Dewantara
3. Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena ……
a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik.
b. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi
c. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi.
d. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden.
e. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi.
a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik.
b. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi
c. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi.
d. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden.
e. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi.
4. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …
a. Pancasila diterapkan sebagai satusatunya azas
b. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
c. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
d. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
e. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia.
a. Pancasila diterapkan sebagai satusatunya azas
b. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
c. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
d. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
e. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia.
5. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal:
a. 2 Mei 1998
b. 20 Mei 1998
c. 5 Oktober 1998
d. 28 Oktober 1998
e. 1 Juni 1998
a. 2 Mei 1998
b. 20 Mei 1998
c. 5 Oktober 1998
d. 28 Oktober 1998
e. 1 Juni 1998
6. Keputusan MPR atas usus pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir.
a. 3/4
b. 2/3
c. 2/3 + 1
d. 50% + 1
e. 50%.
a. 3/4
b. 2/3
c. 2/3 + 1
d. 50% + 1
e. 50%.
7. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan ……
a. Retribusi
b. Pajak
c. Sumbangan
d. Pembayaran resmi
e. Kontraprestasi
a. Retribusi
b. Pajak
c. Sumbangan
d. Pembayaran resmi
e. Kontraprestasi
8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah ……
a. PO
b. WTO
c. IFC
d. APEC
E. AFTA
a. PO
b. WTO
c. IFC
d. APEC
E. AFTA
9. Tujuan dari kebijakan moneter adalah ……
a. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan
b. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income percapita
c. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak
d. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor
e. Menjaga stabilitas moneter untuk menekan imporr
a. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan
b. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income percapita
c. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak
d. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor
e. Menjaga stabilitas moneter untuk menekan imporr
10. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut ……
a. Intensifikasi
b. Ekstensifikasi
c. Eksplorasi
d. Industrialisasi
e. Kontruktif
a. Intensifikasi
b. Ekstensifikasi
c. Eksplorasi
d. Industrialisasi
e. Kontruktif
Baca juga : Kuota dan Jadwal penerimaan cpns 2018
11. Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip ……
a. Sepadan
b. Selaras
c. Setara
d. Seimbang
e. Berimbang
12. Barang giffen merupakan barang inferior, akan mengalami peningkatan jika harga barang-barang ….
a. Stabil
b. Fluktuatif
c. Mengalami kenaikan
d. Mengalami penurunan
e. Tidak terprediksi.
13. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 berfokus paa perumusan ...
a. Strategi perjuangan kemerdekaan
b. Dasar negara Indonesia
c. Teks proklamasi kemerdekaan
d. Sistem kenegaraan Indonesia
e. Visi dan misi Republik Indonesia
14. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat Presiden Sukarno yang dirinya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan :
a. Dwi Komando Rakyat
b. Tri Komando Rakyat
c. Tri Tuntutan Rakyat
d. Komando Gabungan Rakyat
e. Komando Rakyat.
15. Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……
a. Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi
b. Memilih presiden dan wakil presiden
c. Memilih anggota DPR dan Konstituante
d. Memilih anggota MPR
e. Menyalurkan aspirasi rakyat
a. Rakyat
b. Pemerintah
c. TNIPolri
d. Polri
e. Hansip
17. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah ……
a. Kepala Staf Angkatan
b. Panglima ABRI
c. Kodam
d. Menhankam
e. Presiden
18. Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan ……
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. DPA
e. Hakim agung
19. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan ……
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. DPA
e. Jaksa Agung.
Baca Juga : Penyebab dan Solusi Berkurangnya Kinerja Karyawan
20. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah ……
a. DPA
b. Badan Peradilan
c. Mahkamah Militer
d. Mahkamah Agung
e. Peradilan Tinggi.
21. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ……
a. Ketua MPR, Ketua DPR
b. Ketua MPE, Ketua DPR dan para Menteri
c. MA dan Menteri Dalam Negeri
d. MA, Jaksa Agung dan para Menteri
e. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.
22. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan …
a. MA
b. DPA
c. DPR
d. MPR
e. Hakim Agung
23. Urutan empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah ...
1. Negara menghendaki persatuan
2. Negara hendak mewujudkan keadilansosial bagi seluruh rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat
4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa.
a. 1,2,3,4
b. 1,2,3,4
c. 4,3,2,1
d. 1,3,2,4
e. 1,2,4,3
24. Tata urutan perundang- undangan menurut TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah
a. UUD 1945, TAP MPR,Undang- Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah,, Keppres, Peraturan Daerah
b. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu, Keppres, Peraturan Daerah
c. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah
d. UUD 1945, TAP MPR,UU Perpu, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah
e. UUD 1945, TAP MPR, Peratura Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah.
25. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta (Jakarta Charter), istilah ini dimunculkan oleh :
a. Ir. Soekarno
b. Mr. Moh Yamin
c. Muhamad Hatta
d. Radjiman Wideodiningrat
e. K.H Mansur.
Coba juga : Simulasi Ujian Tes Karakteristik Online CPNS
26. Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilakukan...
a. Presiden
b. Presiden dengan persetujuan DPA
c. Presiden dengan persetujuan MA
d. Presiden dengan persetujuan DPR
e. Hakim Agung.
27. Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
a. merangkul golongan komunis
b. merangkul angkatan udara
c. menyingkirkan Masyumi dan PSI
d. merangkul Muhammadiyah
e. merangkul angkatan darat
28. Penyelesaian konflik RI- GAM dilakukan perundingan yang dimediatori asing, dilaksanakan di .....
a. Washington DC, AS
b. London Inggris
c. Helsinky, Finlandia
d. Swedia
e. Austria.
29. Pengawas internasional perjanjian RI – GAM yang telah disepakati adalah....
a. Aceh Monitoring Mission( AMM)
b. Non Government Organisation( NGO )
c. United Nation
d. Nanggroe Monitoring Mission
e. Peace Monitoring Mission( PMM ).
30. Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan selebar.....
a. 350 mil laut
b. 300 mil laut
c. 200 mil laut
d. 20 mil laut
e. 12 mil laut.
d. 20 mil laut
e. 12 mil laut.
Baca juga : Cara Memperkecil Ukuran fhoto Sesuai Syarat Daftar Cpns
31. Pulau Nusakambangan disamping sebagai pusat lembaga pemasyarakatan memiliki potensi wisata yang sangat indah. Pulai Nusa kambangan terletak pada....
a. 7º47 LS dan 109º BT
b. 5º40 LS dan 110º BT
c. 5º40 LS dan 115°BT
d. 6 ° LS dan 110° BT
e. 6°5 LS dan 110° BT.
32. Pulau Karimunjawa yang termasuk kedalam wilayah kabupaten Jepara terletak pada ....
a. 5°40 LS dan 109° BT
b. 5°40 LS dan 110º BT
c. 5 49 LS dan 115 BT
d. 6 º LS dan 110º BT
e. 6º5 LS dan 111º BT.
33. Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai – nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada ...
a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang Tubuh UUD 1945
c. Penjelasan UUD 1945
d. Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD 1945
e. Amandemen UUD 1945.
34. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin bertujuan untuk.
a. Memberantas masalah kemiskinan
b. Meringankan beban ekonomi masyarakat kaibat kenaikan harga BBM
c. Mensubsidi rakyat secara langsung
d. Meminimalisir resistansi dalam masyarakat terhadap kenaikan harga BBM
e. Mengatasi dampak krisis ekonomi
Baca Juga : Daftar Kuota Formasi CPNS 2018 Masing Masing Daerah Seluruh Indonesia
35. Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari....
a. Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas – dinas
b. Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala Daerah dan dinas – dinas
d. Kepala Daerah dan Muspida
e. Kepala Daerah dan DPRD.
36. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
a. Presiden , Wakil presiden, DPR, MPR dan MA
b. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri
c. Presiden , Wakil presiden
d. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri, DPR
e. Presiden , Wakil presiden, dan DPR
Pilih Salah satu, semua, atau beberapa dari jawaban yang tersedia
37. Ruang lingkup dan pembagian hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia meliputi ……
1. pidana sipil
2. pidana militer
3. pidana internasional
4. pidana umum
38. Hukum Acara dalam sistem hukum negara Republik Indonesia mencakup ……
1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Tata Usaha Negara
4. Hukum Acara Perdata Agama
39. Di bawah ini merupakan tugas dan wewenang KPU, kecuali ……
1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
2. Mengesahkan partai politik
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu
4. Membubarkan partai politik jika melanggar undang-undang
40. Yang berwenang membubarkan partai politik adalah ……
1. KPU berdasarkan Keputusan Presiden
2. Mahkamah Agung
3. Menteri Kehakiman
4. Mahkamah Konstitusi
41. Hasil pengubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen keempat pada Bab IV telah dihapus pasal-pasal tentang……
1. Kekuasaan kehakiman
2. DPR
3. DPD
4. DPA.
42. Isi dari pembukaan UUD 1945 meliputi :
1. 4 alinea
2. 4 wawasan kebangsaan
3. 4 pokok pikiran
4. 4 tujuan internasional.
Baca Juga : 5 Peluang Bisnis Online Dengan Prospek Menjanjikan
43. Tujuan didirikannya negara RI sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah……
1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. melindungi segenap suku bangsa dan kekayaan
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. mengamankan seluruh wilayah
44. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas :
1. Mempertahankan negara
2. Melindungi negara
3. Memelihara keutuhan negara
4. Memelihara kedaulatan negara
45. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh yang dilakkan oleh:
1. TNI
2. POLRI
3. Rakyat
4. Polisi Pamong Praja
46. Di bawah ini merupakan tugas kepolisian Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu:
1. Melindungi masyarakat
2. Mengayomi masyarakat
3. Melayani masyarakat
4. Pertahanan
47. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ……
1. Pembelaan negara
2. Pertahanan
3. Melindungi negara
4. Keamanan negara
1. menjaga keamanan dan ketertiban
2. melindungi dan mengayomi
3. menegakkan hukum
4. menjaga kedaulatan Negara
49. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih …
1. DPR
2. DPD
3. Presiden dan Wakil Presiden
4. DPRD.
50. Hal-hal berikut ini adalah yang bersangkutan dengan Dokuritsu Junbi Cosakai (badai Penyelidik Persiapan Kemerdekaan/BPPK)
1. Dibentuk oleh penjajah Jepang
2. Beranggotakan 62 orang
3. Diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat
4. kooperatif
Demikianlah Pembahasan Contoh Soal dan Pembahasan Tes CPNS 2018 Wawasan Kebangsaan (TWK-TKD) Bidang Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM. Semoga kemampuan anda terasah dan makin siap menghadapi test cpns 2018.
Untuk Latihan lainnya lihat juga 110 Contoh Soal dan Pembahasan CPNS Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Untuk Tes Kemampuan Bidang lihat di 50 Contoh Soal CPNS 2018 Tes Kemampuan Bidang ( TKB) Pendidikan Beserta Kunci Jawaban
Untuk Latihan lainnya lihat juga 110 Contoh Soal dan Pembahasan CPNS Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Untuk Tes Kemampuan Bidang lihat di 50 Contoh Soal CPNS 2018 Tes Kemampuan Bidang ( TKB) Pendidikan Beserta Kunci Jawaban
Post a Comment for "50 Contoh Soal dan Pembahasan Tes CPNS/PPPK Wawasan Kebangsaan (TWK-TKD) Bidang Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM"
Silahkan tinggalkan komentar berupa saran, kritik, atau pertanyaan seputar topik pembahasan. Hanya komentar dengan Identitas yang jelas yang akan ditampilkan, Komentar Anonim, Unknown, Profil Error tidak akan di approved